Tinjauan Yuridis Kejahatan Siber Aset Kripto: Akses Ilegal dan Pencurian dalam UU ITE dan KUHP

Abstract

Perkembangan peninggalan kripto menghasilkan celah hukum di Indonesia. Riset normatif yuridis ini mengkaji status hukum kripto selaku "benda" (Pasal 362 KUHP) ataupun "data" (UU ITE), penegakan hukum terpaut akses ilegal dalam peretasan dompet awan, dan tantangan dalam pembuktian sebab watak anonimitas dari blockchain. Penemuan riset menampilkan kalau pengenaan dakwaan kumulatif- alternatif di dasar Pasal 362 KUHP serta Pasal 30 UU ITE membagikan pemecahan yang instan. Tantangan utama yang dialami meliputi batas dalam forensik digital, yurisdiksi lintas negeri, dan autentikasi fakta elektronik. Peraturan spesial serta kenaikan kapasitas penyidikan sangat diperlukan.

The emergence of cryptocurrency leads to sah gaps in Indonesia. This study employs normative sah analysis to assess the sah classification of cryptocurrency as "object" (Article 362 of the Criminal Code) or "data" (ITE Act), the enforcement of laws regarding illegal access to cloud wallet hacking, and the difficulties in proving cases due to the anonymity inherent in blockchain technology. The results indicate that alternative- cumulative charges under Article 362 of the Criminal Code and Article 30 of the ITE Act present a practical approach to these issues. Major obstacles include limitations in digital forensic techniques, jurisdictional issues across borders, and the authentication of electronic evidence. There is an urgent need for specialized regulation and an increase in investigative capabilities.